Anggota DPD: Masyarakat masih perlu sosialisasi dana program PEN

Denpasar (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika berpandangan masyarakat masih memerlukan sosialisasi yang lebih detail terkait sejumlah bantuan permodalan yang bisa diperoleh dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditempatkan atau tersalur melalui perbankan.

“Ini penting, agar jelas. Kadang-kadang rakyat tidak mengerti, padahal pemerintah merasa sudah menggelontorkan bantuan,” kata Pastika saat melakukan penyerapan aspirasi secara virtual di Denpasar, Selasa.

Menurut anggota Komite 2 DPD itu, di satu sisi pemerintah sudah merasa berbuat maksimal dengan program PEN sebagai bagian dari upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19.

Namun, di sisi lain, jangan-jangan rakyat menganggap dana PEN yang ditempatkan di perbankan itu sebagai donasi atau hibah. Padahal sesungguhnya tetap harus mengikuti aturan perbankan yang berlaku untuk bisa memperolehnya.

Baca juga: Wapres: UMKM jadi motor pemulihan ekonomi di tengah pandemi

“Itu karena uang harus dikembalikan. Beda misalnya dengan dana yang dulu Pemprov Bali gelontorkan untuk program Gerbangsadu yang diberikan kepada setiap desa miskin sebesar Rp1,02 miliar yang tidak usah dikembalikan, karena memang dihibahkan,” ucap mantan Gubernur Bali dua periode itu.

Dalam kesempatan itu, Pastika juga mengajak pengusaha untuk tetap optimistis dan dapat merebut peluang-peluang yang muncul. Meskipun dampak pandemi COVID-19 telah membuat ekonomi Bali terpuruk karena selama ini sangat bergantung pada pariwisata.

Sementara itu, Sugrah selaku Deputi Kepala Wilayah Bank Mandiri Regional XI Bali Nusa Tenggara yang membawahi UMKM mengatakan Bank Mandiri secara nasional mendapatkan penempatan dana untuk penyaluran kredit produktif dalam program PEN sebesar Rp10 triliun.

“Dari Rp10 triliun itu, komitmen kami harus menggelontokan tiga kali lipatnya. Per November, Bank Mandiri sudah menyalurkan sebesar Rp58,5 triliun atau sudah di atas tiga kali komitmen tersebut. Khusus untuk Provinsi Bali mendapatkan alokasi Rp1,01 triliun dan sudah tersalur untuk 3.082 debitur,” ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN capai 63,3 persen

Untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran secara nasional mencapai Rp21,36 triliun kepada 242.948 debitur. Khusus untuk Bali penyaluran KUR melalui Bank Mandiri sudah tersalur sebesar Rp655 miliar yang tersalur untuk 4.045 debitur.

Sedangkan Yessy Aktaina selaku Pemimpin Sentra Kredit Kecil BNI Cabang Denpasar mengatakan terkait penempatan dana untuk program PEN di BNI, khusus untuk Bali hingga Oktober 2020 sudah terealisasi Rp900 miliar.

“Di Bali, hampir 95 persen UMKM terdampak pandemi COVID-19 dan yang dominan terdampak tentu di sektor pariwisata. Terkait dengan penyaluran KUR, sebesar 51 persen ke sektor produksi,” ujarnya.

Menurut Yessy, penyerapan modal untuk UMKM di Bali cukup bagus. Di samping pihaknya juga mendorong agar UMKM bisa lebih berorientasi untuk produk ekspor seperti sektor kerajinan dan pertanian yang peluangnya masih terbuka.

“UMKM harus terus didorong agar memiliki rasa percaya diri, mau mengembangkan kompetensinya, di samping tetap mempertahankan pelanggan,” kata Yessy.

Ketua Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali Agus Maha Usadha berharap dengan berbagai dana program PEN yang digelontorkan pemerintah dapat mengimbangi UMKM yang mengalami keterpurukan ekonomi di tengah pandemi.

Pihaknya sepakat jika perbankan dapat membantu pembiayaan industri agrobisnis dan UMKM yang berkorelasi dengan ekspor. “Untuk pertanian, yang paling penting diperlukan data yang akurat sehingga bisa nyambung dengan hasil produksi dan kebutuhan pasar,” ucapnya.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020