Soal Sengketa Pajak Rp 3,06 T, Begini Kata PGN

Jakarta, CNBC Indonesia – Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan sengketa pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT PGN Tbk. Dari putusan tersebut, PGN berkewajiban membayar pokok sengketa sebesar Rp 3,06 triliun ditambah potensi denda. Sengketa pajak ini terkait dengan penjualan gas bumi PGN.

Menanggapi putusan MA tersebut, Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, mengatakan PGN berupaya menempuh upaya-upaya hukum yang masih memungkinkan untuk memitigasi putusan MA tersebut.

Dia menjelaskan, sejalan dengan upaya hukum pada perkara ini, perseroan akan mengajukan permohonan kepada DJP terkait penagihan pajak agar dilakukan setelah upaya hukum terakhir sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga perseroan dapat mengelola kondisi keuangan dan tetap dapat melaksanakan bisnis ke depannya dengan baik, termasuk menjalankan penugasan pemerintah.


Menurutnya, selama ini peran PGN sebagai Sub Holding Gas dan bagian dari Holding Migas PT Pertamina (Persero) dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing industri dalam negeri.

“Sebagai pengelola 96% infrastruktur nasional dan 92% niaga gas bumi, PGN berupaya terus mendukung visi misi pemerintah untuk mendongkrak konsumsi gas domestik. Hal ini penting untuk menunjang perkembangan ekonomi nasional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Rachmat, seperti dikutip dari keterangan resmi perseroan, Selasa (05/01/2021).

Dia menuturkan, saat ini PGN menjalankan beberapa penugasan dari pemerintah seperti dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga untuk 52 Kota Kabupaten, memberikan harga gas khusus untuk tujuh sektor industri khusus sesuai Kepmen ESDM 89.K/2020, melaksanakan program gasifikasi LNG untuk 52 titik pembangkit listrik PLN agar dapat menyediakan energi listrik yang efisien dan menjadikan peluang bagi PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur melalui LNG.

PGN sebagai bagian dari Holding Migas, imbuhnya, terus mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia termasuk dalam penyediaan gas bagi seluruh Kilang BBM Pertamina, di antaranya pembangunan terminal Regasifikasi LNG Cilacap untuk memenuhi kebutuhan gas RU IV Cilacap dan penyediaan infrastruktur gas untuk memenuhi kebutuhan RU V Balikpapan.

Dia pun memaparkan, sebagai komitmen untuk menjadi bagian dari solusi bagi pemenuhan energi nasional, PGN Group melaksanakan pembangunan proyek pipa transmisi minyak Rokan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak dari Blok Rokan yang merupakan tulang punggung yakni sepertiga produksi minyak bumi nasional, sekaligus salah satu blok minyak terbesar di Indonesia. Proyek ini juga mendukung program pemerintah dengan meningkatkan efisiensi pembiayaan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Upaya menjalankan peran baik secara bisnis maupun sebagai bagian dari kepanjangan pemerintah tetap dilaksanakan PGN dengan tetap menjaga kinerja di tengah tekanan kinerja dikarenakan kondisi pandemi, triple shock dan ketidakpastian demand. PGN tetap berupaya menjaga kinerja operasional dan keuangan khususnya dalam melayani kebutuhan gas bumi nasional.