Patroli laut Bea Cukai gabung pencarian Sriwijaya Air SJ 182

Jakarta (ANTARA) – Tim patroli laut Bea Cukai dari Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tanjung Priok turut melakukan pencarian terhadap pesawat Sriwijaya Air SJ 182 tujuan Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, pada Sabtu (9/1).

Bea Cukai menerjunkan 18 orang petugas yang terdiri dari satu orang nahkoda, tiga orang anggota satuan tugas, dan 14 anak buah kapal dengan menggunakan kapal patroli BC 9006 untuk melakukan pencarian ini.

Nahkoda kapal patroli BC 9006, Sulaiman dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa kegiatan kemanusiaan ini dilakukan atas inisiatif PSO Bea Cukai Tanjung Priok setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Kanwil Bea Cukai Jakarta dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai.

“Kegiatan ini kami lakukan secara terkoordinasi dan dipimpin langsung oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas),” kata Sulaiman.

Baca juga: Bea Cukai Ngurah Rai perketat awasi barang bawaan penumpang saat COVID

Kapal patroli Bea Cukai BC 9006 telah bertolak dari dermaga PSO Tanjung Priok menuju perairan di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki, pada Sabtu (9/1), sekitar pukul 21.00 WIB.

Kemudian, menurut Sulaiman, pada Minggu (10/1) pukul 01.10 WIB dini hari, kapal patroli BC 9006 bersandar pada Kapal Basarnas KN SAR Wisnu untuk melakukan koordinasi terkait proses pencarian.

“Sejak pukul 05.00 WIB kapal patroli BC 9006 bersama tim dari berbagai instansi telah melakukan penyisiran di perairan sekitar Pulau Lancang. Kami menerima hasil temuan kapal nelayan sebanyak dua kali pada pukul 07.41 WIB dan 09.49 WIB. Temuan tersebut diduga bagian tubuh manusia,” katanya.

Hingga saat ini, proses penyisiran dan pencarian masih terus dilakukan kapal patroli BC 9006 dengan terus berjaga di sekitar perairan Kepulauan Seribu untuk menunggu arahan selanjutnya dari Basarnas.

Baca juga: Bea Cukai Jayapura gandeng TNI-AD patroli bersama di perbatasan RI-PNG

Sebelumnya, pesawat Sriwijaya Air nomor register PK-CLC SJ 182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak, pada Sabtu (9/1), pukul 14.40 WIB dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki.

Pesawat jenis Boeing 737-500 itu hilang kontak pada posisi 11 nautical mile di utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang setelah melewati ketinggian 11.000 kaki dan pada saat menambah ketinggian di 13.000 kaki.

Pesawat take off dari Bandara Soekarno Hatta pukul 14.36 WIB. Jadwal tersebut mundur dari jadwal penerbangan sebelumnya 13.35 WIB. Penundaan keberangkatan karena faktor cuaca.

Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang terdiri atas 50 penumpang dan 12 orang kru. Dari jumlah tersebut, 40 orang dewasa, tujuh anak-anak, tiga bayi. Sedangkan 12 kru terdiri atas, enam kru aktif dan enam kru ekstra.
 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

BNI tetap penuhi kebutuhan transaksi keuangan di wilayah PPKM

Kami menyesuaikan dengan instruksi pemerintah yang menetapkan sektor-sektor esensial tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional…

Jakarta (ANTARA) – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tetap memenuhi kebutuhan transaksi keuangan nasabah di wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

“Kami menyesuaikan dengan instruksi pemerintah yang menetapkan sektor-sektor esensial tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” kata Corporate Secretary BNI Mucharom di Jakarta, Minggu.

Pemerintah menetapkan sektor keuangan merupakan salah satu sektor jasa esensial yang tetap beroperasi.

BNI, lanjut dia, siap memberikan pelayanan perbankan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Baca juga: PSBB diperketat, OJK: Industri jasa keuangan tetap beroperasi

BNI telah mengatur agar terdapat keseimbangan antara optimalisasi pelayanan dengan keamanan bagi pegawai dan nasabahnya dalam bertransaksi.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengalihkan operasional sebagian outlet di kota dan kabupaten yang wajib mengimplementasikan PPKM minimal 30 persen sehingga menekan potensi kerumunan dan pelanggaran jaga jarak.

“Kami juga menerapkan pembagian shift kerja pegawai dan jam operasional yang lebih pendek di area zona merah. Outlet di zona merah beroperasi pada pukul 09.00-15.00, sedangkan di area non zona merah mulai 08.00-15.00 waktu setempat,” ujarnya.

BNI mengimbau nasabah untuk mengoptimalkan penggunaan layanan pada kanal elektronik atau e-channel BNI, sehingga dapat tetap bertransaksi dari mana saja dan kapan saja dengan aman.

Baca juga: BNI gandeng fintech hingga toko ritel perluas akseptasi TapCash

Adapun salah satu kanal elektronik itu yakni dengan memanfaatkan BNI Mobile Banking yang dapat melayani banyak transaksi.

Bank BUMN ini juga menyiapkan BNI Call yang siap membantu nasabah selama 24 jam pada nomor 1500046.

Demi keamanan dan kenyamanan nasabah, lanjut dia, BNI memastikan telah menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor cabang.

Perlindungan tersebut antara lain memeriksa suhu tubuh setiap orang yang masuk ke kantor cabang, menyebar sanitasi tangan, melaksanakan disinfektan pada saat kantor tidak beroperasi, dan adanya pelarangan bagi pegawai BNI dan keluarganya untuk bepergian ke negara-negara yang dilaporkan menjadi lokasi wabah COVID-19.

“Info lengkap dan teraktual terkait cabang BNI yang beroperasi dapat diakses di tautan https://bni.co.id/id-id/kontak/lokator/cabangberoperasi,” ujar Mucharom.

Baca juga: BNI sabet penghargaan tertinggi dalam layanan “cash management”

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

BPK akan lakukan pemeriksaan pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19

Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan

Jakarta (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan proses pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 untuk menjaga agar implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan regulasi dan tata kelola.

“Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Agung mengungkapkan hal tersebut usai melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membahas pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19, pada Jumat (8/1).

Diskusi dalam pertemuan yang diselenggarakan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN ini, juga meliputi berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin.

“Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping, serta pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit,” kata Ketua BPK.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan 426 juta vaksin COVID-19 untuk sekitar 181 juta jiwa penduduk Indonesia.

Pengadaan vaksin itu antara lain berasal dari perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis, pabrikan vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax sebanyak 50 juta dosis serta kerja sama multilateral WHO dan Aliansi Vaksin Dunia (Covax-GAVI) sebanyak 50 juta dosis.

Menurut rencana, gelombang pertama vaksinasi dilakukan pada Januari-April 2021 dengan rincian untuk 1,3 juta orang petugas kesehatan di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik dan lansia sebanyak 21,5 juta orang.

Selanjutnya, pada gelombang kedua pada April 2021-Maret 2022 yaitu 63,9 juta masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan sebanyak 77,4 juta bagi masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin.

Baca juga: BPK temukan permasalahan penanganan COVID-19 oleh pemda di Sulteng

Baca juga: Ketua DPD minta Pemkab Jember tanggung jawab temuan BPK bansos corona

Baca juga: BPK ungkap anggaran penanganan COVID-19 capai Rp1.035 triliun

Baca juga: BPK fokus tiga area pemeriksaan korupsi bansos COVID-19
 

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Dolar menguat dari terendah 2018 setelah laporan pekerjaan AS suram

memiliki beberapa ekspektasi yang dihargakan dalam dolar dari peningkatan stimulus yang akan datang

New York (ANTARA) – Nilai tukar dolar AS berbalik naik terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), setelah data penggajian atau payrolls AS Desember yang suram meningkatkan ekspektasi kebijakan stimulus lanjutan guna menopang ekonomi yang terpukul oleh COVID-19.

Departemen Tenaga Kerja mengatakan payrolls nonpertanian jatuh 140.000 pada Desember, penurunan pertama dalam delapan bulan, jauh di bawah ekspektasi untuk kenaikan 71.000 pekerjaan yang masih lemah. Tingkat pengangguran 6,7 persen. Data ekonomi selama seminggu menjelang laporan Jumat (8/1/2021), menunjukkan pasar tenaga kerja terhenti.

Greenback telah naik dari level terendah hampir tiga tahun pada Kamis (7/1/2021) karena kenaikan imbal hasil obligasi AS membantu memicu pelepasan taruhan bearish pada mata uang, dengan para pedagang mengambil untung terhadap euro pada khususnya.

Setelah mundur sebentar setelah rilis data, greenback melanjutkan jalurnya lebih tinggi, saat ekspektasi meningkat untuk langkah-langkah stimulus tambahan guna membantu menopang ekonomi sampai peluncuran vaksin memungkinkan pelonggaran langkah-langkah penguncian.

“Anda akan mengira Anda akan mendapatkan nomor seperti ini, dan Anda akan berkata pada diri sendiri inilah tekanan atau kelemahan dalam bermain dan, lihatlah, pasar mengatakan Anda tidak benar, kami akan bergerak sedikit lebih kuat,” kata JB Mackenzie, Managing Director untuk Futures & Forex di TD Ameritrade di Chicago.

“Anda memang memiliki beberapa ekspektasi yang dihargakan dalam dolar dari peningkatan stimulus yang akan datang, jelas kepresidenan baru datang juga, jadi ekspektasi dihargakan langsung, jadi itulah mengapa Anda melihatnya bertahan.”

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, terakhir naik 0,35 persen pada 90,177 setelah menyentuh tertinggi 90,252, level terbaik sejak 1 Januari.

Presiden terpilih AS Joe Biden mengatakan laporan pekerjaan menunjukkan orang Amerika membutuhkan bantuan lebih segera sekarang dan bahwa mengambil tindakan sekarang akan membantu ekonomi bahkan dengan pembiayaan defisit, termasuk bantuan langsung tunai 2.000 dolar.

Kemenangan kursi Senat Demokrat memberi Biden kebebasan untuk mendorong lebih banyak pengeluaran, yang diprediksi beberapa analis akan memicu selera risiko dan menjadi negatif untuk obligasi dan dolar, meskipun perkiraan prospek yang sangat bearish untuk greenback pada akhir 2020 telah agak berkurang.

Indeks dolar jatuh tujuh persen pada 2020 dan sebanyak 0,9 persen dalam beberapa hari pertama tahun baru karena ekspektasi stimulus fiskal AS. Tetapi sejak mencapai level terendah sejak Maret 2018, greenback telah menemukan beberapa pijakan, naik sebanyak 1,2 persen selama dua sesi.

Euro dan pound sterling melemah terhadap dolar. Euro terakhir turun 0,5 persen menjadi 1,2209 dolar sementara sterling terakhir diperdagangkan pada 1,3562 dolar, turun 0,01 persen pada hari itu.

Bitcoin mencapai level tertinggi baru sepanjang masa di 41.802,84 dolar, dan terakhir naik 2,39 persen menjadi 40.454,81 dolar, setelah menembus 40.000 dolar untuk pertama kalinya pada Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Dolar menguat terangkat harapan pemulihan ekonomi, ambil untung euro
Baca juga: Risiko politik AS pudar, harga emas anjlok 78 dolar
Baca juga: Rupiah terkoreksi tembus level psikologis Rp14.000 per dolar

Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemenkeu ungkap hasil lelang 2020, ada mobil Ferari laku Rp2 miliar

Lelang tertinggi 2020 di Kalimantan Barat barang tegahan berupa mobil Ferrari, harganya limit lelang kalau tidak salah Rp500 juta dan bisa naik sampai hampir 300 persen jadi hampir Rp2 miliar kebeli

Jakarta (ANTARA) – Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Joko Prihanto menyebutkan realisasi lelang sepanjang 2020 mencapai Rp26,19 triliun atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp27,03 triliun.

“Pencapaian lelang 2020 itu Rp26,19 triliun. Ini angka yang luar biasa,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Joko menuturkan total realisasi lelang Rp26,19 triliun tersebut terdiri dari pokok lelang swasta oleh pejabat lelang kelas II sebesar Rp13,48 dan pokok lelang swasta oleh balai lelang sebesar Rp12,8 triliun.

“Ini sinergi luar biasa dari lelang swasta yang dikelola pejabat lelang kelas II berkolaborasi dengan balai lelang,” katanya.

Baca juga: Kemenkeu tawarkan biaya rendah untuk lelang sukarela

Joko merinci untuk pokok lelang swasta oleh pejabat lelang kelas II dari tahun ke tahun adalah Rp7,63 triliun pada 2016, Rp9,71 triliun pada 2017, Rp10,88 triliun pada 2018, dan Rp12,15 triliun pada 2019.

“Kalau lihat tren dari 2016 sampai 2020 luar biasa lelang swasta atau kelas II ini,” ujarnya.

Sedangkan pokok lelang swasta oleh balai lelang dari tahun ke tahun adalah Rp7,17 triliun pada 2016, Rp9,24 triliun pada 2017, Rp9,27 triliun pada 2018, dan Rp11,48 triliun pada 2019.

Untuk jenis objek pokok lelang swasta oleh pejabat lelang kelas II sebesar Rp13,48 triliun meliputi kendaraan roda empat sejumlah 384.083 dengan nilai Rp10,74 triliun atau 76,48 persen dari total proporsi objek lelang.

Baca juga: Kemenkeu sebut realisasi pokok lelang capai Rp8,07 triliun hingga Juni

Kendaraan roda dua berjumlah 83.928 dengan nilai Rp2,55 triliun atau 16,71 persen dari total objek lelang serta inventaris dan peralatan rumah tangga berjumlah 2.870 dengan nilai Rp13,73 miliar atau 0,57 persen dari total objek lelang.

Tanah dan bangunan sejumlah 358 dengan nilai Rp10,27 miliar atau 0,07 persen dari total objek lelang, benda seni dan lukisan berjumlah 836 bernilai Rp7,19 miliar atau 0,17 persen, serta lainnya berjumlah 30.112 barang bernilai Rp49,73 miliar atau 6 persen dari proporsi objek lelang.

“Lelang tertinggi 2020 di Kalimantan Barat barang tegahan berupa mobil Ferrari, harganya limit lelang kalau tidak salah Rp500 juta dan bisa naik sampai hampir 300 persen jadi hampir Rp2 miliar kebeli. Ada juga Land Rover tapi kenaikannya tidak setinggi Ferrari,” jelasnya.

Baca juga: Kemenkeu: Lelang SUN sempat terpengaruh “wait & see” hasil Pilpres AS

Sementara itu Joko menjelaskan untuk pejabat lelang kelas I mampu menghasilkan sekitar Rp8 triliun yang mayoritas dari lelang eksekusi, jaminan hak tanggungan perbankan, barang rampasan, hingga putusan-putusan pengadilan.

“Untuk 2020 Barang Milik Negara (BMN) dilelang cuma kontribusi kurang lebih Rp560 miliar. Tidak terlalu signifikan dan yang signifikan lelang tanggungan, barang rampasan serta eksekusi,” katanya.

Baca juga: Kemarin Presiden sebut ekonomi mulai bangkit hingga SUN diminati asing

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Lakukan reformasi, BI atur kepemilikan penyelengara sistem pembayaran

Kita atur kepemilikan dan pengendalian domestik ini dengan pertimbangan kebutuhan pendanaan, mendorong inovasi, menjaga stabilitas, dan kepentingan nasional

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) akan mengatur kepemilikan saham dan pengendalian domestik dalam penyelenggaraan sistem pembayaran di Tanah Air.

“Kita atur kepemilikan dan pengendalian domestik ini dengan pertimbangan kebutuhan pendanaan, mendorong inovasi, menjaga stabilitas, dan kepentingan nasional,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat.

Pengaturan terkait kepemilikan dan pengendalian domestik itu menjadi salah satu bagian dari pokok-pokok reformasi regulasi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang diterbitkan 30 Desember 2020.

Pengaturan itu lahir, lanjut dia, mencermati tren inovasi digitalisasi yang membuat model bisnis berubah dengan cepat dan kompleks, bahkan produk dan jasa muncul dalam hitungan minggu hingga harian.

Inovasi tersebut membutuhkan dana yang besar untuk dukungan investasi SDM hingga teknologi.

Baca juga: BI reformasi aturan sistem pembayaran

Sayangnya, lanjut dia, dana terbatas di dalam negeri sehingga salah satu jalan keluar adalah kucuran dana investasi tidak terkecuali investor luar negeri.

“Kesempatan institusi penyelenggara sistem pembayaran untuk mendapat dana, untuk memperluas investor melalui perubahan pengaturan komposisi kepemilikan saham, tapi kita harus melindungi kepentingan nasional,” katanya.

Kebutuhan terkait pendanaan itu juga tidak terlepas dari reklasifikasi penyelenggaraan sistem pembayaran yang juga menjadi bagian pokok-pokok pengaturan PBI Sistem Pembayaran.

Saat ini, lanjut dia, ada sembilan penyelenggaraan sistem pembayaran menjadi empat Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan satu Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP).

Baca juga: BSBI: Sistem pembayaran cross border e-commerce makin pesat di 2021

BI nantinya melakukan penyesuaian yakni untuk perizinan bagi PJP dan penetapan untuk PIP.

Dalam proses perizinan itu, PJP akan dikelompokkan dalam tiga kategori yakni Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik (PSPS), Penyelenggara Sistem Pembayaran Kritikal (PSPK) dan Penyelenggara SIstem Pembayaran Umum (PSPU).

Klasifikasi tersebut, kata dia, berdasarkan empat kriteria yakni ukuran berkaitan dengan volume, hingga transaksi, kemudian keterhubungan dengan PJP lain, substitutability (bisa digantikan atau tidak) dan terakhir kompleksitas produk dan layanan.

Baca juga: BI ungkap pergeseran sistem pembayaran ritel melalui “fintech”

Dengan klasifikasi itu berdampak terhadap permodalan yang akan diatur BI yakni terkait modal awal yang harus dipenuhi semua kategori dan modal yang perlu ditambahkan (add on/on going capital) seiring perkembangan PJP.

“Kalau semakin besar dan kompleks maka modalnya harus ditambah ke depan,” imbuhnya.

Nantinya, lanjut dia, aturan terkait modal itu akan diatur lebih lanjut dalam PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) sebagai aturan turunan dari PBI Sistem Pembayaran.

Aturan turunan itu, kata dia, sedang disusun dan akan keluar sebelum PBI Sistem Pembayaran berlaku 1 Juli 2021.

Baca juga: BI yakin digitalisasi mampu bawa Indonesia jadi negara maju

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Fokus program PEN 2021

Fokus program PEN 2021

Proyeksi alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021 ditargetkan mencapai Rp403,9 triliun. Program ini akan tersebar di lima fokus bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral kementerian/lembaga, dan pemda, dukungan UMKM, hingga insentif usaha.

Baca juga: Realisasi program PEN 2020 mencapai 83,4 persen

Peneliti: Merger Gojek-Tokopedia perlu aspek perlindungan konsumen

Valuasi penggabungan kedua perusahaan tersebut ditaksir sebesar 18 miliar dolar AS atau sekitar Rp250,6 triliun

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengingatkan rencana penggabungan dua raksasa ekonomi digital, Gojek dan Tokopedia, perlu mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen.

“Perlindungan konsumen online yang beberapa ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2019 sepatutnya termasuk ke dalam proses uji tuntas dan merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan sebelum penggabungan dan akuisisi dilakukan,” kata Siti dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan saat ini masih terdapat aspek perlindungan konsumen online yang belum diatur dalam beberapa peraturan yang menaungi ekonomi digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi yang ekstensif.

Untuk itu, menurut dia, jika penggabungan jadi dilakukan, maka konsumen perlu diberikan notifikasi terkait akses data spesifik atau sensitif seperti histori transaksi dan lokasi atau pergerakan yang kemungkinan bisa diakses masing-masing startup satu sama lain secara bebas.

Baca juga: CORE: Konsolidasi Gojek-Tokopedia tak ciptakan monopoli pasar digital

Tidak hanya itu, ia menambahkan, jenis persetujuan Gojek dengan Tokopedia juga perlu ditelisik lebih mendalam terkait penggunaan data konsumen secara internal dan kemungkinan bisa ditransfer ke perusahaan rekanan dengan syarat enkripsi dan bersifat anonim.

Sebelumnya, pandemi COVID-19 telah mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang terlihat dari peningkatan transaksi belanja online sejak Maret 2020 sebesar 42 persen menurut survei dampak sosial ekonomi COVID-19 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Laporan dari Google, Temasek, dan Bain (2020) juga menyebutkan bahwa terdapat peningkatan konsumen online baru di Indonesia saat pandemi sebesar 37 persen, yang sebagian besar berlangganan layanan digital akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kondisi itu yang menyebabkan rencana penggabungan dua startup raksasa di Asia Tenggara, Gojek dengan Tokopedia menjadi mengemuka, apalagi tren ojek online mulai bergeser dari membawa penumpang menjadi membawa barang atau makanan dan minuman.

Berdasarkan data Bloomberg, valuasi penggabungan kedua perusahaan tersebut ditaksir sebesar 18 miliar dolar AS atau sekitar Rp250,6 triliun, sehingga mitigasi untuk melindungi konsumen menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan startup.

“Peningkatan jumlah konsumen baru dan perubahan pola transaksi dari offline ke online perlu dimanfaatkan oleh pemerintah dengan adanya payung hukum yang berfungsi untuk melindungi mereka. Hal ini diharapkan dapat menambah kepercayaan konsumen yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kontribusi ekonomi digital pada upaya pemulihan ekonomi,” katanya.

Baca juga: Pengamat nilai kolaborasi Gojek dan Bank Jago hasilkan bank digital
Baca juga: Kiat UMKM bertahan kala pandemi ala Tokopedia

Pewarta: Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Presiden: Indonesia Investment Authority terobosan pembiayaan nasional

Pada bulan ini telah terbentuk yang namanya Sovereign Wealth Fund… kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita, tidak hanya tergantung APBN

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembentukan lembaga sejenis Sovereign Wealth Fund (SWF) yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) pada Januari 2021 akan menjadi terobosan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional.

“Pada bulan ini telah terbentuk yang namanya sovereign wealth fund. Ini juga agar para gubernur mengetahui sehingga kita memiliki sebuah terobosan dalam rangka pembiayaan nasional kita, tidak hanya tergantung APBN,” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu

Presiden Jokowi mengatakan dengan adanya Indonesia Investment Authority, maka pemerintah tidak hanya memiliki sumber bantuan pinjaman namun memiliki instrumen pendanaan lain.

Baca juga: Luhut sebut Kanada berminat tanam 2 miliar dolar di SWF Indonesia

Sumber pendanaan ini, kata dia, dibutuhkan negara karena ada ketimpangan antara kemampuan pendanaan di domestik dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Terlebih saat ini kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat, sementara kapasitas pembiayaan BUMN juga terbatas, dan rasio utang pemerintah dibanding Produk Domestik Bruto (PDB) telah naik.

“Kita juga akan memiliki satu instrumen lagi yaitu SWF yang namanya adalah Indonesia Investment Authority. Supaya kita semuanya nanti bisa kenal yang namanya barang ini sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan, apabila nanti menyangkut daerah ini juga saya minta para gubernur juga bisa membantu,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI ini akan menggunakan nama Indonesia Investment Authority (INA).

Baca juga: Luhut: Jepang akan investasi 4 miliar dolar untuk dukung SWF Indonesia

Dalam PP tersebut, LPI diberi kewenangan khusus (sui generis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“LPI bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan,” bunyi Pasal 5.

LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Adapun kewenangan LPI sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) di PP tersebut adalah:

a. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;

b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;

c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fund);

d. menentukan calon mitra investasi;

e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau

f. menatausahakan aset.

Baca juga: Menko Luhut-Erick Thohir ke Jepang cari dukungan untuk SWF Indonesia

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Rupiah berpotensi melemah hari ini, dibayangi meluasnya kasus COVID-19

Rupiah mungkin masih bergerak melemah hari ini mengikuti pelemahan nilai tukar regional terhadap dolar AS karena kekhawatiran pasar terhadap penyebaran COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu berpotensi melemah dibayangi penyebaran kasus COVID-19 secara global.

Rupiah dibuka menguat 2 poin atau 0,02 persen ke posisi Rp13.913 per dolar AS dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp13.915 per dolar AS.

“Rupiah mungkin masih bergerak melemah hari ini mengikuti pelemahan nilai tukar regional terhadap dolar AS karena kekhawatiran pasar terhadap penyebaran COVID-19,” kata Kepala Riset dan Edukasi Monex Investindo Futures Ariston Tjendra di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Rupiah Rabu pagi menguat, di bawah Rp14.000

Selain itu, lanjut Ariston, pasar juga menantikan hasil pemilu ulang di AS untuk memilih wakil senat negara bagian Georgia, sehingga untuk sementara pasar kembali ke aset aman dolar AS sampai hasil keluar.

Menurut Ariston, hasil pemilu tersebut sangat penting untuk menentukan partai mana yang memegang kendali di Senat AS.

Baca juga: Harga emas naik lagi 7,8 dolar, ditopang pelemahan “greenback”

“Bila demokrat memegang kendali di senat, ini akan membantu pekerjaan Presiden terpilih Joe Biden dan bisa menjadi sentimen positif untuk aset berisiko,” ujar Ariston.

Ariston memperkirakan pada akhir tahun rupiah bergerak di kisaran Rp13.900 per dolar AS hingga Rp13.980 per dolar AS.

Pada Selasa (5/1)  rupiah ditutup melemah 20 poin atau 0,14 persen ke posisi Rp13.915 per dolar AS dari posisi penutupan hari sebelumnya Rp13.895 per dolar AS.

Baca juga: IHSG diprediksi turun hari ini, usai naik beruntun sejak awal tahun

Baca juga: Wall Street berakhir menguat, Indeks Dow Jones terangkat 167,71 poin
 

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021