Trans Sumatera Bikin Berdarah-Darah BUMN Tol, Butuh Rp 80 T

Jakarta, CNBC Indonesia – BUMN tol PT Hutama Karya (Persero) menyebutkan untuk menyelesaikan pembangunan Tol Trans Sumatera tahap I, hingga 2023 nanti masih dibutuhkan tambahan ekuitas mencapai Rp 80 triliun.

Dana ini dibutuhkan agar perusahaan tak menambah beban keuangan perusahaan akibat pinjaman yang ditanggung jika pendanaan bersumber dari utang.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan dalam proyeksi yang dibuat perusahaan hingga 2029 nanti perusahaan masih akan mengalami negative cashflow hingga 2029 mendatang. Hal ini lantaran perusahaan harus tetap membiayai beban bunga yang terus meningkat dari pendanaan proyek ini.


“Kami memang tahun ini sampai 2023 perlu [tambahan ekuitas]. Kalau memang harus mengajukan pilihan ke Menteri apa izinkan rugi gini atau bisa dapat tambahan [PMN/Penyertaan Modal Negara] sehingga kerugian cashflow tidak terjadi,” kata Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (17/11/2020).

Ia menjelaskan, kebutuhan Rp 80 triliun ini diharapkan bisa diberikan melalui PMN dari pemerintah secara bertahap hingga 2023 mendatang. Perinciannya Rp 15 triliun di 2021, sebesar Rp 30 triliun di 2022 dan Rp 35 triliun di 2023.

Selain itu, asumsi ini jika perusahaan memperoleh dana bergulir BLU dari Badan Pengatur Jalan Tol (BJT) senilai Rp 20 triliun secara bertahap.

Namun, nilai PMN ini bisa saja turun asalkan perusahaan mendapatkan penangguhan pajak dari pengelolaan jalan tol ini. Sebab hingga saat ini setiap tahunnya perusahaan rutin membayarkan pajak kepada negara.

“Jadi kalau PPN ini memang tanggungjawab kami sebagai investor, dengan filosofinya yang menanggung adalah pemilik terakhir, karena ini kami yang berinvestasi maka kami yang menanggung. Sekarang kan kami dapat dukungan dari pemerintah pembiayaannya, PPN yang kami bayarkan itu juga masuk pemerintah. Jadi kalau bisa kami dibebaskan PPN di kegiatan jalan Tol Sumatera ini sehingga bisa me-reduce biaya kami dan juga bisa mengurangi PMN itu,” jelasnya.

Upaya lainnya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Hutama Karya adalah melakukan upaya divestasi ruas tol Trans Sumatera yang saat ini sudah beroperasi, yakni Bakauheni-Palembang atau Pekanbaru-Dumai.

Namun diakuinya, perusahaan mengalami kesulitan untuk mencari pembeli lantaran tol ini memiliki tingkat Internal Rate of Return (IRR) yang rendah.

“Yang kami lakukan ajukan perpanjangan konsesi ke PUPR ajukan 10 tahun, menurut aturan 50 tahun. Kalau ada perpanjangan ruas kami akan konsesikan ke pihak lain jadi bisa dapat cash jadi bisa restrukturisasi pinjaman,” jelasnya.

Dalam bahan paparan yang disampaikan perusahaan disebutkan bahwa kerugian di tol ini masih akan dikantongi perusahaan hingga 2029 mendatang, alias baru akan memiliki catatan keuangan hijau pada 2030 dengan proyeksi keuntungan Rp 849 miliar.

Arus kas operasional diperkirakan di tahun depan akan mengalami minus Rp 1,95 triliun dengan arus kas investasi di tahun depan senilai Rp 19,25 triliun. Sedangkan pendapatan operasional di tahun depan hanya akan mencapai Rp 1,47 triliun.

[Gambas:Video CNBC]

(hoi/hoi)